Skip to main content
PPh Pemotongan dan Pemungutan (Pot/Put) merupakan salah satu dari enam mata ujian USKP Tingkat A, dengan durasi pengerjaan 2 jam dan 40 soal pilihan ganda. Materi ini mencakup mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak ketiga — mulai dari PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, PPh Pasal 22 atas impor dan pembelian tertentu, PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) atas jasa dan modal, hingga PPh Pasal 26 atas penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Di antara keenam mata ujian USKP A, PPh Pot/Put mencatat tingkat kelulusan tertinggi — baik untuk peserta baru maupun peserta mengulang.

​
Tingkat Kelulusan

PPh Pot/Put secara konsisten menunjukkan hasil terbaik di seluruh kelompok peserta USKP A.

Peserta Baru — USKP A

Lulus: 64,89% (tertinggi di antara 6 mata ujian)Mengulang: 17,60% (terendah di antara 6 mata ujian)Sumber: PENG-20/KP3SKP/X/2025

Peserta Mengulang — USKP A

Lulus: 89,94% (~9 dari 10 peserta lulus)Mengulang: 3,82%Sumber: PENG-06/KP3SKP/V/2026
PPh PotPut mencatat hasil kelulusan terbaik di antara 6 mata ujian USKP A, baik untuk peserta baru maupun peserta mengulang. Pada periode mengulang, hampir 9 dari 10 peserta berhasil lulus.
Berbeda dengan KUP, PPSP, PP atau PPh OP yang menunjukkan gap besar antara peserta baru dan mengulang, PPh Pot/Put mempertahankan performa tinggi di kedua kelompok. Hal ini mencerminkan bahwa materi ini relatif lebih dapat diprediksi dan dikuasai dengan persiapan yang terstruktur.
Meskipun PPh PotPut mencatat tingkat kelulusan tertinggi, latihan rutin tetap diperlukan agar Anda tidak kaget menghadapi variasi soal kasus — terutama soal penghitungan PPh Pasal 21 yang kerap muncul dalam berbagai skenario.

​
Cakupan Materi PPh Pot/Put

Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-3/KP3SKP/III/2026, cakupan materi PPh Pot/Put untuk USKP Tingkat A Periode I Tahun 2026 mencakup empat PPh pasal berikut:
PPh Pasal 21 merupakan bagian terbesar dalam mata ujian PPh Pot/Put. Cakupan materinya meliputi:
  • Pemotong PPh Pasal 21 dan pengecualiannya — pihak-pihak yang diwajibkan melakukan pemotongan;
  • Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 dan pengecualiannya;
  • Objek pemotongan PPh Pasal 21 dan pengecualiannya — penghasilan apa saja yang dikenai pemotongan;
  • Natura dan/atau kenikmatan, termasuk bingkisan, fasilitas kerja, tempat tinggal, dan kendaraan yang diberikan pemberi kerja;
  • Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan — PTKP dan pengurang lainnya;
  • Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak serta penerapannya dalam berbagai situasi;
  • Penghitungan PPh Pasal 21 dalam tahun berjalan atas: penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, pegawai tetap pada akhir masa pajak, pemberi jasa profesi, pegawai harian, serta penerima honorarium atau imbalan lainnya;
  • Hak dan kewajiban pemotong pajak;
  • Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong;
  • PPh Pasal 21 final atas pesangon serta tunjangan atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus; dan
  • Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan.
PPh Pasal 22 dikenakan atas kegiatan impor dan pembelian barang tertentu oleh instansi pemerintah atau badan usaha tertentu. Cakupan materinya meliputi:
  • Pengertian pemungutan dalam konteks PPh Pasal 22;
  • Objek pemungutan — jenis transaksi yang dikenai PPh Pasal 22;
  • Pihak yang wajib memungut — instansi dan badan usaha yang ditunjuk sebagai pemungut;
  • Dasar pemungutan dan tarif yang berlaku;
  • Pengecualian dari pemungutan — kondisi atau pihak yang tidak dikenai PPh Pasal 22;
  • Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan; dan
  • PPh Pasal 22 Final — perlakuan khusus atas jenis penghasilan tertentu.
PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa tertentu. PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu. Cakupan materi meliputi:
  • Objek pemotongan — jenis penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2);
  • Pihak yang wajib memotong — siapa yang berkewajiban melakukan pemotongan;
  • Tarif pemotongan yang berlaku untuk masing-masing jenis penghasilan;
  • Pengecualian dari pemotongan — kondisi penghasilan yang tidak dikenai pemotongan; dan
  • Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan.
PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri. Cakupan materi meliputi:
  • Objek pemotongan PPh Pasal 26 — jenis penghasilan yang dikenai;
  • Dasar dan tarif pemotongan, termasuk penerapan tax treaty (P3B);
  • Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan; serta
  • Keterkaitan dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

​
Format Ujian

Jumlah Soal

40 soal pilihan ganda

Durasi

2 jam (120 menit)

Nilai Minimum Lulus

60 — setara 24 jawaban benar dari 40 soal
Sejak April 2025, simulator MyConsultant telah disesuaikan dengan format ujian terbaru — 40 soal pilihan ganda per mata ujian. Setiap sesi latihan dilengkapi penilaian otomatis, kunci jawaban, dan pembahasan lengkap untuk mengevaluasi pemahaman Anda.

← KUP, PPSP, PP

Mata ujian dengan tingkat kelulusan terendah untuk peserta baru — perlu persiapan ekstra.

PPN dan SPT PPN →

Mata ujian keempat USKP A — durasi 1,5 jam, tingkat kelulusan terbaik kedua untuk peserta baru.